DESKRIPSI PIDA

 

PIDA adalah akronim dari POJOK INFORMASI DAERAH yang merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna memperoleh akses informasi secara luas, cepat, tepat dan akurat dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah. Kehadiran PIDA bertujuan untuk menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat melalui akses informasi sebagai bentuk deteksi dini, cegah dini, peringatan dini, lapor dini dan penanganan konflik.

Secara asal kata, PIDA berasal dari bahasa ende yang berarti tekan/ menekan sehingga dapat diartikan sebagai upaya menekan secara cepat dan tepat segala bentuk ATHG yang timbul sehingga tidak berdampak luas.

Tim PIDA akan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/ kelurahan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Adapun indikator PIDA yang hendak dicapai yakni terjaringnya seluruh informasi ATHG yang ada di masyarakat; analisis terhadap informasi terkait potensi ATHG; rekomendasi dan pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan.

 

LATAR BELAKANG

Kehidupan demokrasi dan perkembangan teknologi yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial baik skala nasional maupun daerah. Pada sisi yang lain, Revolusi industri 4.0 yang merujuk pada transformasi cepat juga turut menyumbang potensi ATHG sehingga organisasi harus banyak berinvestasi dalam membangun kemampuan dalam dimensi berikut: data dan konektivitas, analitik dan intelijen, konversi ke dunia fisik, dan interaksi manusia-mesin. Teknologi digital telah mengubah segalanya di dalam bidang teknologi informasi yang dapat pula memberikan dampak buruk, salah satunya adalah berita bohong (hoax) yang dengan cepat tersebar luas sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Isu-isu terkait ATHG terus ada dan berkembang di dalam masyarakat. Hingga saat ini masih terdapat beberapa pihak yang terus berupaya mengganti ideologi Pancasila. Sindonews.com merilis berita pada Rabu, 01 Juni 2022: Deputi II, BNPT ingatkan khilafah masih menjadi ancaman kedaulatan negara. Isu disintegrasi bangsa juga masih terus terjadi hingga saat ini. Upaya berbagai pihak untuk memisahkan diri dari NKRI terus berlangsung hingga menelan korban jiwa dan harta benda. Kompas.com merilis berita pada kamis, 17 juli 2022 tentang ancaman kelompok TPNPB-OPM terhadap pj Gubernur Papua Barat sebagai DPO. Pada tanggal 04 Agustus 2022, suara.com menulis berita bahwa pasukan TPNPB-OPM diperintahkan tembak mati siapapun yang pasang jaringan telekomunikasi di Papua. Isu politik identitas menyongsong pesta demokrasi di tahun 2024 juga masih terus terjadi hingga masyarakat tingkat bawah. Isu-isu di atas dapat berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Demikian halnya di Kabupaten Ende, sejak Januari hingga Agustus 2022 tercatat dua permasalahan sangketa hak atas tanah ulayat yang terjadi di Desa Nggesabiri, Kecamatan Detukeli dan Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusu Kelisoke yang mengakibatkan terjadinya gangguan kamtibmas hingga kekerasan fisik dan mental di masyarakat. Tuduhan suanggi (orang dengan ilmu hitam) oleh aliran/ kelompok doa INTIM di Desa Kelitembu, Kecamatan maukaro juga sempat menimbulkan keresahan bahkan permusuhan di masyarakat yang akhirnya dapat terdeteksi dan ditangani melalui proses musyawarah. Terdapat beberapa masalah ulayat (hak mosalaki/tua adat) yang hingga saat ini belum terselesaikan dan sudah berlangsung belasan tahun yakni di Desa Tenda, Kecamatan Wolojita dan Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu.

Masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat namun tidak terdeteksi secara baik sehingga tidak dapat dicegah dan terus ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini seperti memelihara api di dalam sekam yang kapan saja bisa muncul dan menggangu kententraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pemerintah melalui Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende dituntut untuk mengetahui setiap perkembangan situasi terkait ATHG yang ada di dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini, cegah dini, peringatan dini, lapor dini serta penanganan konflik. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala/ masalah yang dihadapi antara lain: Topografi wilayah berupa pegunungan dan belum semuanya terkoneksi; Keterbatasan sumber daya aparatur; dan Kurangnya sarana/ prasarana pendukung. Hal ini menyebabkan terputusnya informasi tentang ATHG yang timbul di dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga tidak terdeteksi sejak dini dan akhirnya mengganggu kondisi kamtibmas serta kehilangan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktifitas.

Berdasarkan kendala/ masalah yang ada maka PIDA merupakan solusi yang tepat sebagai upaya menjaring akses informasi guna menekan potensi ATHG melalui tindakan deteksi dini, cegah dini, peringatan dini, lapor dini dan penanganan konflik.

 

TUJUAN

Tujuan Jangka Pendek

  1. Terbitnya Peraturan Bupati Ende tentang Pojok Informasi Daerah
  2. Terbentuknya Tim PIDA tingkat Kabupaten Ende
  3. Terbentuknya Tim PIDA tingkat kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ende Tengah
  4. Terciptanya website dan laman medsos Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende;
  5. Tersediannya Sekretariat PIDA Kabupaten Ende.

Tujuan Jangka Menengah

Terbentuknya PIDA di 21 kecamatan se Kabupaten Ende.

Tujuan Jangka Panjang

Terbentuknya Tim PIDA di 255 desa dan 23 kelurahan se Kabupaten Ende.

 

MANFAAT

  1. Akses informasi terkait ATHG secara luas, cepat, tepat dan akurat dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini daerah;
  2. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah;
  1. Menekan potensi ATHG dan penanganan konflik secara cepat dan tepat sehingga kondisi kamtibmas tetap terjaga.
  2. Kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait ATHG yang ada di sekitarnya.